Soal Jonan melarang ojek atau taksi online beroperasi itu sudah benar.
Pada dasarnya semua kegiatan masyarakat itu harus ditata oleh pemerintah. Karena mau ditata, maka setiap kegiatan harus dibedakan. Misalnya sebuah komplek mau dipakai perumahan, pertokoan, atau pabrik? Semua kegiatan/kebutuhan masyarakat yang satu ada dampaknya ke masyarakat yang lain. Disini peran pemerintah untuk menjadi penengah. Mengatur sedemikian rupa agar semua kegiatan di masyarakat seimbang. Meminimalisasi adanya kemungkinan saling merugikan. Kalo tidak diurusi pemerintah, mala semua orang akan asal membangun dan berkegiatan sesukanya. Seperti yang sudah terjadi di Indonesia. Tidak beraturan. Ada perkebunan bersebelahan dengan pabrik. Ada sekolah dasar bersebelahan dengan diskotik. Ada hotel di tengah perumahan. Ini seharusnya diatur. Sehingga setiap kegiatan atau kebutuhan dibedakan lalu diletakkan di wilayah yang sesuai.
Sama seperti kendaraan. Sebuah kendaraan akan dipakai untuk pribadi atau usaha? Karena jika usaha akan ada banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah. Mulai kondisi mesin yang lebih sering dipakai daripada mesin kendaraan pribadi, hingga masalah tenaga kerjanya. Taksi biasa sudah harus bayar mahal untuk ijin usaha, lalu STNK kendaraannya pun berbeda. Mereka diperlakukan berbeda. Karena mereka menggunakan kendaraannya untuk usaha, untuk mencari duit. Sering berseliweran di jalanan untuk tujuan yang berbeda dari kendaraan pribadi. Lalu tiba-tiba ada taksi dan ojek menggunakan kendaraan pribadi mau mengambil konsumen mereka. Padahal tanpa ijin dan pastinya tanpa modal tinggi. Mereka juga tak berkewajiban melaporkan masalah usaha atau tenaga kerjanya. Karena toh mereka tidak memiliki ijin usaha karena kendaraan mereka pribadi kan? Apakah itu adil? Apakah kita akan terima dengan hal ini jika kita memiliki usaha taksi yang resmi? Pasti tidak. Pasti iri.
Ini akan menimbulkan masalah baru. Karena semakin banyak orang akan memakai kendaraan pribadinya untuk usaha, lalu yang resmi gulung tikar. Nanti saat sudah terlalu kacau dan akan ditertibkan, semua akan saling tuding, "lha itu dari dulu curang kok boleh? Aku juga boleh dong!" Aku yakin akan ada yang bilang, "yaudah biarin aja masyarakat berjalan sendiri. Kita tidak butuh pemerintah!" Padahal jika praktek asal-asalan seperti ini dibiarkan, akan menyebabkan yang kuat dan mayoritas selalu menekan yang lemah dan minoritas. Entah apakah itu di pihak pengusaha atau konsumennya. Suatu hari akan ada kegaduhan lagi dan akhirnya dibutuhkan pemimpin untuk menjadi penengah dan penyeimbang. Pemimpin butuh tim untuk membantu kerjanya. Pada akhirnya sama saja dengan fungsi pemerintah. Balik lagi ke awal, kita butuh pemerintah untuk menjadi penengah.
Tapi memang, di sisi lain kita butuh ojek dan taksi online! We even almost can't live without it! Apalagi di Jakarta. Apa yang dilakukan Jonan itu bener tapi ora pener. Ini istilah Jawa. Bener tapi tidak tepat. Langkahnya sesuai aturan tapi hasilnya tidak sesuai yang dibutuhkan. Pertama, pemerintah masih belum berhasil menciptakan kendaraan umum yang layak untuk semua lapisan & menekan angka kendaraan pribadi di Jakarta. Ini menyebabkan kemacetan. Tetapi ojek membantu masyarakat menghindari kemacetan itu. Secara tidak langsung membantu pemerintah mengurangi macet itu sendiri. Kedua, kalaupun ojek dan taksi online diharuskan memiliki STNK kendaraan umum, maka pasti biayanya lebih tinggi. Lalu uang itu kemana? Ke pemerintah? Tentu saja rakyat akan ngomel jengkel. "Mau diapain lagi uang kita? Dicolong lagi?" Ketiga, apa yang ada di paragraf pertama di atas hanya terjadi di negara maju. Dimana pemerintahnya bisa dipercaya akan mampu menjadi penengah untuk mengurusi segala kegiatan masyarakat agar seimbang. Tapi apa kita sudah percaya pemerintah kita dapat menjalankan tugasnya itu? Tentu saja tidak.
Ya yang jadi masalah adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan Jonan, melakukan tindakan sesuai peraturan (melarang kendaraan pribadi untuk usaha), tetapi secara bersamaan Ia tidak mampu memberikan kepercayaan kepada rakyat dalam mengatur uang rakyat dan menjalankan tugasnya sebagai penengah dan penyeimbang kegiatan rakyat.
Beruntung pemerintah kita cepat tanggap dan mendukung ekonomi kreatif. Sehingga ojek dan taksi online tidak jadi dilarang hanya harus ada aturan baru. Salute!
Beberapa menit setelah Menteri Jonan melarang ojek dan taksi online, Presiden Jokowi post tweet ini.