Bayangkan sebuah kebun yang ditanami banyak buah dan sayur. Bayangkan kebun itu milik seseorang yang tinggal di sebelahnya. Pasti si pemilik akan jaga sedemikian rupa agar tidak dicuri atau dirusak orang lain. Pemilik juga akan berusaha merawat kebunnya sebaik mungkin agar terus menghasilkan sayur dan buah terbaik untuk ia jual di pasar. Akhirnya keuntungnya untuk dirinya sendiri.
Tapi sekarang bayangkan kebun itu milik rakyat. Seorang yang bekerja sebagai pengurus daerah setempat ditugaskan untuk menjaga dan merawat. Idealnya ia akan membangun pagar, memperkerjakan penjaga dan tukang kebun terbaik, agar kebun terjaga dan terawat. Idealnya hasil kebun akan dijual di pasar lalu keuntungannya untuk dibagikan ke rakyat.
Tapi sebuah kebun yang dimiliki pribadi dengan yang dimiliki rakyat bersama pasti hasilnya berbeda. Jika kebun itu dimiliki pribadi, maka rasa memilikinya lebih besar. Sehingga lebih dijaga dan dirawat. Sementara kebun yang dimiliki rakyat bersama tidak demikian. Kebun yang dimiliki bersama ada kecenderungan tidak diurus karena tak ada yang merasa memiliki. Atau justru cenderung dikuasa pihak-pihak yang berkuasa sehingga keuntungan hanya dikantongi mereka.
Inilah yang terjadi dalam perekonomian kita. Kebun ini sama dengan sebuah negara. Negara memiliki berbagai macam kekayaan yang pada akhirnya untuk mensejahterakan rakyat. Namun karena milik bersama, maka cenderung tidak serius dijaga atau justru dikuasai penguasa.
Pengaruh Kondisi Pemerintahan pada Perekonomian
Penjaga dan pegawat kebun mempengaruhi penghasilan di pasar, sama seperti kinerja pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara. Tidak hanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian, namun juga kondisi pemerintahannya. Menurut Sofian Effendi, ada 3 kondisi pemerintahan yang mempengaruhi perekonomian kita, antara lain korupsi, efektivitas pemerintah, dan kompetisi global.
Korupsi dan efektivitas pemerintah akan mempengaruhi kompetisi negara di ranah global. Menurut Global Competitiveness Index, terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan dalam merefleksikan persaingan, antara lain institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, ukuran pasar, efisiensi bisnis dan inovasi. Sejak 2010 hingga 2012, Indonesia berada di tingkat 44-46, dikalahkan negara-negara berkembang lain yaitu Malaysia dan Thailand.
Tingginya tingkat korupsi di Indonesia salah satu penyebab rendahnya tingkat kompetitif Indonesia bersaing dengan negara lain. Penghasilan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, mendanai pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan, dsb berkurang banyak karena dicuri pihak tertentu.
Begitu pula dalam hal efektivitas pemerintahannya. Tingginya praktek nepotisme di lembaga negara menyebabkan pemerintah tidak bekerja untuk kepentingan negara namun untuk kepentingan pihak tertentu. Pemerintahan yang efektif seharusnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, memiliki kredibilitas, melayani publik dengan baik dan adil, dan yang terpenting bekerja tanpa takut akan keadaan politik di lingkungan kerja. Namun dengan tingkat nepotisme yang tinggi, hal-hal tersebut sangat sulit tercapai. Praktek-praktek nepotisme ini akan membuka peluang pada korupsi.
Pemimpin dan Aparaturnya
Dalam menghalangi praktek nepotisme dan korupsi terjadi di pemerintahan, sebuah negara tentu saja harus memiliki pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Namun percuma saja memiliki pemimpin yang kompeten dan berintegritas jika aparatur yang menjalankan negara tidak kompeten dan berintegritas pula.
Memilih pemimpin lebih mudah. Ada beberapa kandidat dan masyarakat memilih salah satu dari mereka. Namun bagaimana dalam memilih aparatur negara untuk menduduki kursi-kursi di lembaga pemerintahan?
UU ASN telah menjadi solusi mengenai hal ini. UU telah ini mengatur agar semua aparatur negara dipilih berdasarkan sistem merit. UU ASN juga mengatur agar semua jabatan tinggi dipilih melalui seleksi terbuka. Seleksinya pun diseleksi oleh panita seleksi yang berkompeten dan berintegritas. Selain itu, segala kegiatan tersebut diawasi oleh sebuah komisi terkait agar tidak melenceng dari UU.
Kebun Rakyat di Tangan yang Benar
Bayangkan sebuah kebun yang ditanami banyak buah dan sayur. Bayangkan kebun itu milik rakyat dan dijaga oleh orang-orang yang kompeten kepercayaan rakyat. Orang-orang yang terpercaya berarti berintegritas. Mereka memiliki niat untuk berlaku adil. Ia akan menjaga kebun itu agar tidak dicuri dan dirusak. Orang-orang yang kompeten akan terus merawat dan mengembangkan kebun itu agar menghasilkan sayur dan buah terbaik. Pada akhirnya hasil kebun akan mensejahterakan rakyat bersama.