Saya senang sekali Indonesia sudah sangat concern pada banyak hal, tidak hanya concern pada isu-isu populer. Pemerintah mulai melakukan perubahan pada masalah-masalah yang tidak populer namun sebenarnya sangat urgent, contohnya perbaikan birokrasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang harus berurusan dengan birokrasi, sehingga sebenarnya keberhasilan pemerintah dalam birokrasi tidak akan membuat pemerintah populer di masyarakat luas. Namun pemerintah sudah menunjukkan niat baik dan usaha-usahanya untuk memperbaiki birokrasi. Disinilah kerja pemerintah yang harus kita acungi jempol.
Birokrasi untuk Kesejahteraan
Birokrasi terdengar sangat jauh dari masyarakat. Kata yang terlalu asing bagi masyarakat umum. Apa ngaruhnya untuk wong cilik? Padahal birokrasi yang baik tidak hanya menciptakan pelayanan publik yang lebih teratur namun bahkan dapat lebih mensejahterakan masyarakat luas. Karena pada dasarnya birokrasi yang baik akan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk wong cilik.
Perbaikan birokrasi di negara berkembang seperti Indonesia, secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan perbaikan birokrasi memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Tentu saja hal tersebut akan terjadi di Indonesia.
Bagaimana bisa birokrasi yang baik berujung pada kesejahteraan? Pertama, birokrasi yang baik memudahkan masyarakat dalam mencari penghasilan. Kita yang hendak bekerja atau membuka lapangan kerja membutuhkan izin agar terorganisir dengan rapi. Namun jika pelayanan publik buruk, maka kita harus menghadapi berbagai rintangan, seperti lamanya proses pengurusan izin, dokumen yang tidak tertata rapi, pelayan publik yang bekerja sesuka hati, informasi yang rancu, dsb. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan masyarakat harus membuang banyak tenaga dan waktu yang tidak perlu. Akhirnya tidak efisien dan menghambat usaha mereka dalam mencari penghasilan.
Kedua, birokrasi yang baik menghindarkan masyarakat dari perlakuan tidak adil, seperti praktik nepotisme. Misalnya mendahulukan orang-orang yang kenal dekat atau yang memberikan suap. Praktik seperti ini menyebabkan hanya orang-orang tertentu saja yang dimudahkan mendapatkan izin. Padahal banyak orang yang lebih memiliki potensi membangkitkan perekonomian daerahnya namun harus mengalami hambatan atau bahkan kegagalan.
Inilah mengapa Indonesia harus segera memperbaiki birokrasinya. Tidak hanya akan menciptakan sistem yang lebih tertata, namun juga memudahkan masyarakat dalam mencari penghasilan. Pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka maupun sekitarnya.
Jambore Reformasi Birokrasi
Jumat, 5 Juni 2015 lalu, lagi-lagi saya mendapatkan undangan untuk mengikuti acara dari Kemitraan mengenai reformasi birokrasi. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Prof. Eko Prasodjo.
Jambore Reformasi Birokrasi adalah sebuah seruan bersama untuk mendorong keberlanjutan reformasi birokrasi di Indonesia. Masyarakat maupun pemerintah bersama-sama ingin mengingatkan agar reformasi birokrasi terus berjalan, tidak berhenti di jalan. Selain itu mereka mengharapkan mental masyarakat juga berubah dalam menghadapi reformasi ini.
Reformasi birokrasi sendiri sudah ada sejak 2005, saat adanya Grand Design Reformasi Birokrasi pada masa pemerintahan SBY. Sejak saat itu, selama 10 tahun ini, usaha pemerintah agar reformasi ini berlanjut terus dilakukan. Usaha yang terbaru adalah dibuatnya Undang-Undang ASN dan didirikannya KASN. Sehingga jalannya birokrasi di Indonesia lebih tertata dalam undang-undang dan diawasi oleh komisi terpercaya.
Namun tentu saja masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi bersama dalam memperbaiki masalah birokrasi di Indonesia ini. Salah satu masalah utamanya adalah masih berkutatnya permasalahan birokrasi di dalam lingkungan lembaga negara itu sendiri. Sehingga perbaikan-perbakan birokrasi justru masih belum menyasar pada tujuan utama, yaitu untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
Seruan untuk Keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Indonesia
Dalam acara ini, pihak masyarakat menyerukan agar reformasi birokrasi di Indonesia terus berlanjut. Ada 9 poin seruan yang disampaikan, antara lain:
1. Pentingnya kepemimpinan dan komitmen politik reformasi birokrasi oleh Presiden atau Wakil Presiden.
2. Pengaktifan segera lembaga-lembaga pelaksana reformasi birokrasi dengan mandat yang jelas
3. Mempercepat penyelesaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait reformasi birokrasi.
4. Perlunya memberikan perhatian khusus pada perubahan mindset dan culture set aparatur sipil negara.
5. Pentingnya percepatan pembangunan e-government.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi
7. Desain reformasi birokrasi harus dibuat lebih luwes di setiap kementerian, lembaga dan daerah.
8. Penguatan mekanisme penanganan pengaduan
9. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal di setiap K/L/D untuk perbaikan kinerja.
Kesembilan poin ini menjadi poin-poin penting untuk mengingatkan pemerintah masalah-masalah apa saja yang paling prioritas dalam segera melanjutkan reformasi birokrasi di Indonesia.
Setelah selesai, seluruh pembicara dan peserta diminta untuk turut bertanda tangan di backdrop panggung sebagai bentuk dukungan keberlanjutan reformasi birokrasi tersebut. Bapak Pratikno pun turut menandatangi backdrop tersebut.
Omong Doang
Seperti biasa, saat diskusi mengenai niat-niat merevolusi birokrasi di Indonesia diadakan, akan ada banyak yang selalu bilang, “ah ini cuma omong doang. Habis diskusi, paling nanti kalo udah pada pulang trus lupa. Nggak ada perubahan signifikan. Cuma pertemuan melulu!” Saya yakin di antara kita juga sempat membatin demikian. Jadi apakah Anda setuju bahwa diskusi harus selalu menciptakan sesuatu yang signifikan saat itu juga?
Beberapa diskusi mungkin memang perlu menciptakan hasil yang signifikan. Namun tidak semua diskusi harus menghasilkan sesuatu yang nyata, signifikan, atau terlihat jelas. Pulang dari diskusi kita tidak harus langsung menciptakan sebuah ide besar dan langsung melaksanakannya. Usai diskusi bisa juga menghasilkan sesuatu yang tidak terlihat namun lambat laun menciptakan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
Seperti pulang dari Jambore Reformasi Birokrasi kemarin. Saat diskusi, kita saling bertukar pikiran, memberikan ide, berdebat, lalu saling memahami. Saat pulang, kita menceritakan pada keluarga dan teman apa saja yang tadi kita dengarkan dan bicarakan. Kita akan meneruskan informasi tentang apa itu keadilan dalam birokrasi, ide-ide apa saja yang muncul untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia, perdebatan apa yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut, atau sekedar mengingatkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari para aparatur sipil negara. Kemudian terciptalah diskusi baru di masyarakat kita dan kemudian diteruskan hingga lebih luas. Diskusi di masyarakat luas ini akan menularkan nilai-nilai yang mengakar di masyarakat dan menciptakan budaya yang lebih baik.
Kita tidak bisa menciptakan suatu nilai baru begitu saja dalam masyarakat tanpa membuat masyarakat terbiasa dengan nilai tersebut. Kita tidak bisa berharap Indonesia langsung berubah hanya karena peraturannya berubah begitu saja. Kita perlu menularkan masyarakat mengenai nilai-nilai yang lebih baik untuk masa depan dan meninggalkan nilai-nilai buruk dari masa lalu. Menanamkan nilai-nilai ini memerlukan usaha yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat.
Maka mari sambut diskusi-diskusi untuk memperbaiki Indonesia dengan semangat, gembira, dan tetap kritis. Dengan niat untuk menularkan nilai-nilai dan budaya-budaya yang lebih adil di seluruh masyarakat Indonesia. Saya yakin di masa depan memiliki iklim birokrasi yang baik tidak hanya berhenti di angan kita saja, namun menjadi kenyataan.